Perbedaan UMR UMP dan UMK – bisnisonlineusaharumahan.com
Definisi dan penetapan UMR, UMP dan UMK diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.
Yang sudah terdengar populer dan dijadikan panduan mengenai penetapan gaji dikalangan masyarakat adalah UMR, tapi, ternyata selain UMR ada juga istilah lain yakni UMP dan UMK. Simak penjelasannya dibawah.
Daftar Isi
UM (Upah Minimum)
Upah minimum adalah upah terendah yang diberikan kepada pekerja/buruh setiap bulannya, upah ini terdiri dari upah pokok dan termasuk tunjangan tetap. UMP ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Menurut peraturan pemerintahan No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas
a. upah tanpa tunjangan atau
b. upah pokok termasuk tunjangan tetap
Hanya berlaku untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Namun, jika masa kerjanya satu tahun atau lebih gaji bisa terlebih dahulu dirundingkan antara pekerja/buruh dengan pengusaha diperusahaan yang bersangkutan.
Pada tahun 2022 sudah ditetapkan bahwa gaji UMP adalah Rp 4.453.935,536 per bulan.
Penetapan hal ini mengacu pada uu nomor 11 hak cipta kerja tahun 2020. peraturan pemerintah No.36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Untuk anda pekerja profesional atau karyawan aktif dengan mengetahui panduan gaji ini anda bisa menggunakannya untuk bernegosiasi tentang gaji dengan perusahaan tempat anda bekerja.
PERBEDAAN UMR, UMP dan UMK
1.UMR (Upah Minimum Regional)
UMR adalah upah para pekerja/buruh yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan aman pada cakupan provinsi.
Berdasakan dari tahun-tahun sebelumnya UMR selalu dijadikan data acuan untuk gaji oleh kalangan masyarakan. Sehingga istilah UMR ini sempat populer sangat lama pada tahun-tahun sebelumnya.
2. UMP (Upah Minimum Provisi)
UMP adalah pengganti dari UMR, cakupan wilayahnya ialah dari seluruh provinsi baik itu kota atau kabupaten.
UMP ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur.
Berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi, pengupahan berlaku selambat lambatnya 60 hari setelah penetapan UMP pada tanggal 1 januari.
3. UMK (Upah Minimum Kota)
UMK atau upah minimum kota mencakup wilayah kota atau kabupaten tertentu, penetapannya yang dilakukan oleh gubernur dan ditetapkan harus lebih besar dari provinsi,
ditetapkan setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya 40 hari sebelum berlakunya UMK yaitu 1 januari.
Dapatkan informasi mengenai dunia usaha dan keuangan hanya di situs kami