Daftar Isi
Dasar Penetapan Upah minimum (UMP) Setiap Provinsi
http://bisnisonlineusaharumahan.com – Dasar Penetapan Upah minimum (UMP) Setiap Provinsi. Seringkali kita dengar masih banyak yang belum mengetahui mengenai aspek yang berpengaruh dalam penetapan upah minimum setiap daerah.
Tentunya yang kita sudah ketahui bahwa setiap daerah atau provinsi memiliki nilai upah minimum yang berbeda-beda.
Seperti contoh UMP di provinsi Yogyakarta akan berbeda dan lebih rendah apabila dibandingkan dengan UMP di Jakarta.
Karena di Yogyakarta untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya hanya membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan perkotaan yang padat penduduk
sehingga menjadi faktor tingginya jumlah produksi barang dan harga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Terkadang karena kondisi setiap daerah berbeda, sehingga perbedaan itulah yg menyebabkan nilai upah minimum antara dua daerah terkadang sangat drastis sekali.
Dari pernyataan sebelumnya apakah anda sudah menerka apa penyebab perbedaannya?
Tentu, perbedaan UMP pada setiap daerah yakni ditentukan berdasarkan kesesuaian kebutuhan kehidupan masyarakatnya.
Untuk itu, kondisi tersebut sering dikenal dengan istilah KHL singkatan dari kebutuhan hidup layak, dimana KHL sendiri sebagai perhitungan dan pertimbangan dalam menentukan nilai upah minimum.
Dilihat pada aspek kebutuhan masyarakatnya yang dari penghasilan itulah mereka bisa mendapatkan hidup dengan layak.
Selain dapat memenuhi kebutuhan, mereka juga bisa melakukan berbagai aktivitas positif sesuai yang diinginkan yang nantinya akan menunjang proses perkembangan hidup mereka.
Dihitung berdasarkan survei, ada 3 bagian kelompok masyarakat yang menjadi tolak ukur dari kebutuhan hidup layak,
diantaranya adalah kelompok perwakilan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.
Setiap kelompok tentunya memilki kapasitas kebutuhan yang berbeda-beda, namun hal yang paling berpengaruh pada penetapan UMPnya yakni pada kebutuhan pokoknya,
yang nantinya akan dihitung sebagai nilai rata-rata UMP diantara upah minimum pada kota yang rendah dan tinggi.
Syarat agar bisa melihat KHL sendiri yakni dengan melakukan analisa kehidupan sosial serta pada proses ekonominya.
Sehingga pada KHL memilki beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, diantaranya berikut :
Pertumbuhan ekonomi, yakni pada kondisi ekonomi setiap daerahnya baik itu berjalan dengan cepat maupun lambat atau hanya bisa dibilang stabil.
Inflasi, yakni perubahan harga kebutuhan pokok yang berubah-ubah dengan cepat akibat kondisi atau permasalahan yang hadir terhadap sektor ekonomi yang ada di Indonesia.
Produktivitas, terakhir yakni berdasarkan produktivitas dari kegiatan yang dilakukan setiap masyarakatnya.
Semakin banyak kebutuhan hidupnya maka semakin meningkat juga nilai dari UMPnya.
Seperti pada perbedaan disetiap daerahnya karena taraf ekonomi setiap daerah berbeda-beda maka nilai upah minimum yang lebih besar biasanya di kota-kota besar juga seperti di Jakarta.
Berlaku juga sebaliknya, upah minuman yang rendah itu karena kebutuhan masyarakat pada daerahnya memang masih minim sehingga biasanya untuk UMP dengan nilai rendah selalu ada didaerah yang masih kecil.
Nah, itulah sedikit informasi mengenai alasan dasar pemerintahan dalam melakukan penentapan UMP Pasa setiap daerah atau provinsinya.
Dapatkan informasi terupdate, tips dan mengenai dunia usaha dan keuangan hanya di situs kami.